Pemerintah dan DPR RI pada tanggal 20 September 2022 telah mengesahkan payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni Undang-undang Perlindungan Data Pribadi alias UU PDP.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate berujar salah satu pelanggaran yang diatur dalam UU PDP adalah transaksi jual beli data pribadi. “Menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun atau denda sebesar Rp 50 miliar,” tuturnya dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 20 September 2022.
Selain itu, pelanggaran data pribadi lainnya yang diatur dalam UU PDP di antaranya, memalsukan data pribadi dengan sanksi pidana 6 tahun atau denda sebesar 60 miliar. Selain itu terdapat pidana tambahan atas perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan pembukuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.
Dalam dokumen yang diunggah laman resmi DPR, dpr.go.id, draf RUU PDP terdiri dari 16 bab dengan 76 pasal. “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik,” demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP.
Adapun yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi yakni keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. RUU PDP mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Misalnya, larangan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan milik sendiri.
Ada pula larangan mengumpulkan data pribadi yang bukan milik sendiri dan mengakibatkan kerugian pihak lain. Larangan penggunaan data pribadi diatur detail dalam Pasal 65 dan Pasal 66 RUU PDP. Rinciannya yakni:
Pasal 65 Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
Pasal 66 Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Setidaknya, ada tiga pasal yang mengatur soal sanksi terhadap tindakan melawan hukum terkait data pribadi. Rinciannya yakni:
Pasal 67 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar; Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar; Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
Pasal 68 Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pihak lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar.
Pasal 69 Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. .
Dikutip dari berbagai sumber
